Pengertian Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah)

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Tujuan Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

  1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
  2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
  3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Hal - hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS adalah :

  1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
  2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
  4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
  5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya;
  6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
  7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
  8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan telah berusaha untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Pedoman dan sistematika penyusunan LAKIP mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga LAKIP ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya “clean government dan good governance”.

Ringkasan Eksekutif

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut. Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilatas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan Kewenangan Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga pelajar di Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Dinas Pendidikan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tahun 2012 ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP diharapkan sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Selama tahun 2012 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Dari 8 (Delapan) sasaran yang ditetapkan, 5 (lima) sasaran dengan predikat sangat berhasil, 3 (tiga) sasaran dengan predikat berhasil.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Sangat Berhasil sebanyak 5 (lima) sasaran adalah :

  1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
  2. Meningkatnya pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar.
  3. Meningkatnya layanan bagi anak putus sekolah dan masyarakat.
  4. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga pelajar.
  5. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang didukung oleh aparatur yang handal.

Sasaran yang termasuk kategori Berhasil sebanyak 3 (tiga) sasaran :

  1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan Dinas Pendidikan.
  2. Meningkatnya pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah dan luar biasa.
  3. Meningkatnya layanan bagi anak-anak pra-sekolah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama. Walaupun demikian masih dirasakan adanya capaian sasaran yang belum optimal yang secara umum disebabkan oleh:

  1. Masih rendahnya jumlah tenaga kependidikan yang berkompetensi atau bersertifikat.
  2. Masih minimnya anggaran dalam rangka meningkatkan Kualifikasi guru.
  3. Masih kurang Kelengkapan Pemenuhan Sarana Prasarana sekolah.
  4. Pemerataan pendidikan yang diukur beberapa indikator, diantaranya APK dan APM, di Kabupaten Bengkayang masih rendah. Rendahnya pemerataan ini akibat sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan.
  5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atas arti pentingnya pendidikan.
  6. Masih rendahnya keinginan anak usia sekolah dan rendahnya dorongan orang tua terhadap pentingnya pendidikan.
  7. Masih rendahnya motivasi masyarakat terhadap pemberantasan buta huruf.
  8. Kurang anggaran guna mendukung pemberatasan buta huruf, dan masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung dalam mendukung kegiatan pemberantasan buta huruf.
  9. Minimnya anggaran dalam rangka mendukung pembinaan bibit-bibit olah ragawan.
  10. Masih rendahnya event-event olah raga dikalangan pelajar.
  11. Keterbatasan sumber daya keuangan untuk meningkatkan sarana dan parasarana aparatur pemerintah.
  12. Masih kurangnya anggaran dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan.

Terhadap kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang akan terus berupaya memperbaikinya. Selain itu juga akan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Memberikan bea siswa kepada guru-guru yang berprestasi.
  2. Menyediakan anggaran dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru.
  3. Mengupayakan pembangunan kelengkapan fasilitas sekolah melalui dana DAK maupun dana lainnya.
  4. Meningkatkan penanganan khusus untuk meningkatkan APK, APM dan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh.
  5. Memberikan bantuan berupa bea siswa kepada murid yang ekonominya rendah.
  6. Secara berkala memberikan sosialisasi kepada masyartakat terhadap arti pentingnya pendidikan.
  7. Memberikan sosialisasi terhadap pemberantasan buta huruf kepada masyarakat.
  8. Menyediakan anggaran guna mendukung kegiatan pelaksanaan pemberantasan buta huruf dengan melihat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
  9. Menyediakan anggaran guna pencarian bibit-bibit olah ragawan dari kalangan pelajar.
  10. Menambah kegiatan-kegiatan olah raga khususnya dikalangan pelajar.
  11. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
  12. Menyediakan anggaran guna mendukung kegiatan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Link Terkait